TANTANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM BERKEADILAN DI D. I. YOGYAKARTA

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan, menghadapi tantangan besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang dipicu oleh intensitas aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Dampak perubahan iklim ini erat kaitannya dengan isu lingkungan dan keadilan sosial, yang mana kelompok rentan seperti petani, masyarakat miskin perkotaan dan penghuni bantaran sungai berada dalam posisi yang paling terdampak. Pendekatan berbasis hukum dan hak asasi manusia (HAM) diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang inklusif dan adil bagi semua kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan HAM dalam mitigasi perubahan iklim serta mengevaluasi penerapan teori keadilan substantif John Rawls. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menggabungkan analisis regulasi dengan kerangka keadilan substantif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya implementasi dan lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi tantangan hukum yang utama. Kemudian, kurangnya perlindungan bagi kelompok rentan dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam konteks HAM. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi antar-lembaga, integrasi perspektif HAM dan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih prioritas perlindungan kelompok rentan yang menjadi inti keadilan substantif. Rekomendasi mencakup pengawasan hukum yang lebih kuat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kajian lebih lanjut mengenai inovasi teknologi dan pendekatan berbasis komunitas.

Kata Kunci: mitigasi perubahan iklim, keadilan substantif, hukum lingkungan, Hak Asasi Manusia, John Rawls.